Kondisi itu membuat pengadaan energi primer untuk PLN perlu diawasi lebih ketat.
Bahlil juga mengungkapkan dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya.
Baca Juga:
Panggil Menteri ESDM, Presiden Prabowo Bahas Ketahanan Energi dan Hilirisasi, Pastikan BBM Subsidi serta LPG Tetap Stabil
Arahan itu berkaitan dengan penguatan pengawasan pengadaan energi primer PLN agar tidak terus menimbulkan persoalan berulang.
Menurut Bahlil, pemerintah kemudian memutuskan membentuk tim pengadaan PLN.
Tim tersebut akan melibatkan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Baca Juga:
Soal Royalti-Harga Nikel RI Diprotes Kadin China, Bahlil Angkat Suara
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita,” ujarnya.
Bahlil menilai pengadaan energi primer harus berjalan lebih terbuka agar tidak terjadi saling klaim dan perbedaan informasi.
“Jangan kita baku tipu terus kerjanya,” ujarnya.
