WAHANANEWS.NET - Pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN kembali menjadi sorotan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun langsung memimpin rapat panjang bersama jajaran PLN selama hampir 5,5 jam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan rapat tersebut digelar bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi untuk memastikan kebutuhan batu bara pembangkit listrik terpenuhi.
Baca Juga:
Panggil Menteri ESDM, Presiden Prabowo Bahas Ketahanan Energi dan Hilirisasi, Pastikan BBM Subsidi serta LPG Tetap Stabil
Bahlil menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (15/6/2026).
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton bagi pasokan PLN.
Baca Juga:
Soal Royalti-Harga Nikel RI Diprotes Kadin China, Bahlil Angkat Suara
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan sebagian besar dari kebutuhan tersebut sudah masuk dalam proses kontrak.
“Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton,” ujarnya.
Bahlil menyebut masih terdapat selisih kebutuhan batu bara PLN yang belum masuk kontrak.
“Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan,” ujarnya.
Persoalan selisih kontrak itu menjadi salah satu alasan rapat panjang bersama PLN dilakukan.
Bahlil mengatakan rapat tersebut juga digelar untuk menyamakan data dan menghindari perbedaan tafsir dalam pengadaan energi primer.
“Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi,” sambungnya.
Bahlil mengakui PLN membutuhkan batu bara berkalori medium untuk mendukung operasional pembangkit listrik.
Jenis batu bara tersebut dinilai memiliki kualitas lebih baik untuk kebutuhan pembangkit.
Namun, Bahlil menyebut ketersediaan batu bara berkalori medium semakin terbatas.
Kondisi itu membuat pengadaan energi primer untuk PLN perlu diawasi lebih ketat.
Bahlil juga mengungkapkan dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya.
Arahan itu berkaitan dengan penguatan pengawasan pengadaan energi primer PLN agar tidak terus menimbulkan persoalan berulang.
Menurut Bahlil, pemerintah kemudian memutuskan membentuk tim pengadaan PLN.
Tim tersebut akan melibatkan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita,” ujarnya.
Bahlil menilai pengadaan energi primer harus berjalan lebih terbuka agar tidak terjadi saling klaim dan perbedaan informasi.
“Jangan kita baku tipu terus kerjanya,” ujarnya.
Pembentukan tim pengadaan PLN tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Bahlil menilai kepastian pasokan batu bara penting karena pembangkit listrik PLN masih membutuhkan energi primer dalam jumlah besar setiap tahun.
Dengan adanya pengawasan lintas lembaga, pemerintah ingin memastikan kontrak pasokan batu bara PLN tidak terganggu oleh persoalan data, kualitas, maupun distribusi.
Persoalan batu bara untuk PLN menjadi perhatian karena menyangkut ketahanan energi nasional dan keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat.
Pemerintah juga ingin memastikan kebutuhan batu bara PLN tidak hanya terpenuhi secara volume, tetapi juga sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.
[Redaktur: Sandy]
