WAHANANEWS.NET, Jakarta - PLN WATCH meminta Presiden Prabowo Subianto tidak membuka jalan bagi pembentukan BUMN kelistrikan baru yang berpotensi menjadi pesaing PT PLN (Persero), karena pemerintah dinilai lebih mendesak membenahi dan memperkuat PLN sebagai tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional.
Ketua Umum PLN WATCH, KRT Tohom Purba menilai pembentukan BUMN baru, khususnya yang diarahkan mengelola energi baru terbarukan untuk pasar industri melalui skema business-to-business, berisiko menciptakan fragmentasi baru dalam sektor yang sangat strategis.
Baca Juga:
PLN WATCH Minta Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Perkuat PLN
“Kalau memang ada persoalan di PLN, benahi PLN, perbaiki tata kelolanya, kuatkan efisiensinya, dan percepat transformasinya, bukan malah membuat perusahaan negara baru yang pada akhirnya bisa bersaing memperebutkan pasar dengan PLN sendiri,” kata Tohom, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, keberadaan perusahaan kelistrikan baru berpotensi memisahkan pasar komersial yang menguntungkan dari kewajiban pelayanan publik yang selama ini dipikul PLN.
Dalam skenario tersebut, BUMN baru dinilai cenderung memiliki ruang untuk membidik konsumen industri dan komersial yang membutuhkan listrik hijau dan mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi.
Baca Juga:
PLN WATCH Tolak Wacana BUMN Kelistrikan Baru, Minta Prabowo Perkuat PLN
Sementara itu, PLN tetap harus menjalankan kewajiban pelayanan publik, termasuk menyediakan listrik terjangkau bagi rumah tangga, menjaga elektrifikasi wilayah terpencil, membangun jaringan, serta memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal.
“Jangan sampai pasar yang gemuk diberikan kepada entitas baru, sementara PLN ditinggalkan dengan kewajiban sosial, investasi jaringan, subsidi, wilayah terpencil, dan seluruh risiko sistem,” ujar Tohom.
Tohom menilai desain seperti itu justru dapat memperlemah struktur keuangan PLN pada saat perusahaan membutuhkan kapasitas pendanaan sangat besar untuk memperkuat jaringan, membangun pembangkit, mempercepat digitalisasi, dan mendukung transisi energi nasional.
