Menurut dia, masyarakat tidak boleh dijadikan korban oleh pihak-pihak yang menyebarkan narasi seolah-olah akan terjadi pemadaman total secara luas tanpa dasar informasi resmi.
“Kalau ada gangguan, tentu masyarakat berhak mendapat penjelasan, tetapi menyebarkan kabar pemadaman total tiga hari tanpa sumber resmi itu bukan bentuk kepedulian, melainkan tindakan yang bisa memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Nilai 4,43 MWp PLTS KAI Jadi Model Sinergi Konsumen dan PLN
Tohom yang juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pusat ini mengatakan bahwa keandalan listrik nasional merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial bangsa.
Ia menilai, upaya PLN dalam menjaga sistem kelistrikan Jawa-Bali perlu didukung oleh partisipasi masyarakat melalui penggunaan listrik secara bijak, pelaporan gangguan melalui kanal resmi, serta penolakan terhadap informasi palsu.
“PLN memang harus terus meningkatkan kecepatan respons dan kualitas komunikasinya, tetapi masyarakat juga punya peran besar untuk menjaga ruang informasi tetap sehat,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kabel PLN Semrawut Hingga Tiang Listrik Miring, Masyarakat Desa Liang Jering Mencekam
Tohom juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh publik, komunitas digital, dan pengguna media sosial untuk tidak ikut menyebarkan pesan berantai yang belum jelas asal-usulnya.
Ia mengatakan, semakin cepat masyarakat menghentikan penyebaran hoaks, semakin kecil pula potensi kepanikan dan kesalahpahaman di ruang publik.
“Jangan sampai energi PLN habis untuk meluruskan hoaks, padahal tenaga dan fokus mereka saat ini dibutuhkan untuk memastikan pasokan listrik tetap aman bagi masyarakat,” ujarnya.
