WahanaNews NET | Larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bahan baku minyak goreng dari pemerintah berdampak pada petani di Tanah Air.
Mencegah dampak negatif yang dialami petani, anggota DPR Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit lokal.
Baca Juga:
DPR Apresiasi Gebrakan Mentan Amran Percepat Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah
"Sebaiknya, Pemerintah memberikan insentif kepada mereka sebab pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak; apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/5/2022).
Setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, menurut dia, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani menjadi anjlok.
Harga TBS, menurut laporan Antara, yang sebelumnya mencapai Rp 3.000-Rp 4.000, kini hanya dihargai Rp 1.200-Rp 1.600 per kilogram.
Baca Juga:
Hadapi Penolakan, DPR Klaim Sudah Akomodasi Masukan Masyarakat Soal UU TNI
Akibatnya, petani menjadi rugi dan serba salah untuk menjual hasil kebunnya, tambahnya.
Salah satu insentif yang penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah melalui penyerapan terhadap produk TBS tersebut dengan harga yang wajar.
Misalnya, dengan membeli dan mengolah biofuel atau bahan bakar nabati yang bersifat mandatori dari sawit rakyat, jelasnya.
