Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional. Menurutnya, pembangunan sektor listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pembangkit, tetapi juga harus memperhatikan keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, pemerataan akses, dan keberlanjutan investasi jangka panjang.
"Indonesia membutuhkan kebijakan listrik yang tidak hanya mengejar pertumbuhan kapasitas, tetapi juga memastikan keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, pemerataan akses, serta keberlanjutan investasi jangka panjang," katanya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Tekankan Pentingnya Sinergi Regulator dan Operator Kelistrikan
Lebih lanjut, Tohom menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor ketenagalistrikan harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin melalui berkurangnya gangguan listrik, semakin luasnya akses elektrifikasi, meningkatnya kualitas pelayanan pelanggan, serta optimalnya pemanfaatan energi listrik oleh rumah tangga, pelaku UMKM, dan sektor industri.
"Ukuran keberhasilan pembangunan kelistrikan harus terlihat dari semakin sedikitnya gangguan, semakin luasnya akses listrik, semakin baiknya pelayanan pelanggan, serta semakin kuatnya kemampuan masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan energi listrik," tuturnya.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan energi, Tohom juga menilai transformasi PLN perlu didukung regulasi yang adaptif. Digitalisasi jaringan, pengembangan sistem kelistrikan cerdas, peningkatan efisiensi, serta penguatan ketahanan infrastruktur menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dorong Perlindungan Konsumen Jadi Prioritas Kebijakan Ketenagalistrikan
"Ke depan, sistem kelistrikan Indonesia harus semakin cerdas, efisien, dan tangguh menghadapi perubahan. Karena itu, diperlukan kepemimpinan regulator yang memahami teknologi sekaligus mampu membaca arah kebutuhan energi nasional," ujarnya.
Selain aspek teknis dan infrastruktur, Tohom mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional PLN dan perlindungan daya beli masyarakat. Menurutnya, PLN membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat terus memperkuat infrastruktur dan menjaga keandalan pasokan, sementara konsumen tetap memperoleh pelayanan berkualitas dengan kebijakan tarif yang berkeadilan.
"PLN harus memperoleh ruang yang memadai untuk memperkuat infrastruktur dan menjaga keandalan pasokan, sementara kepentingan konsumen tetap dilindungi melalui pelayanan berkualitas dan kebijakan tarif yang berkeadilan," tegasnya.
