WahanaNews NET | Sudah bukan rahasia umum lagi jika Indonesia mengalami kerugian besar dalam mengatur subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu Solar Subsidi.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan, pasca Rapat Koordinasi (Rakor) Tim 9 Investigasi di Jakarta, Jumat (11/3/2022).
Baca Juga:
Usai MA Batalkan Vonis Bebas Kasus Timbun BBM, AKBP Achiruddin Langsung Ditahan
Opan menilai lonjakan industri makro serta kebutuhan infrastruktur jalan kerap menggunakan solar bersubsidi.
Dalam keadaan ini, tercium para pebisnis memainkan deal-deal-an dengan para pelaku usaha ilegal solar bersubsidi.
Motif perampokan terselubung yang sering ditemui di lapangan, para mafia solar menyedot solar bersubsidi dari SPBU atau POM bensin, mereka merakit kendaraan roda 4, bahkan roda 6 dan roda 8 dengan tabung besar yang memuat lebih dari 600 liter, bahkan sampai 8 ton.
Baca Juga:
Rencana Kebijakan Pengguna BBM Pertalite-Solar Sudah di Tangan Jokowi
"Investigasi tim 9 kami melaporkan bahwa kendaraan para pelaku perampok solar bersubsidi dimodifikasi menggunakan tabung besar di dalam kendaraannya. Mereka merakitnya sedemikian rupa, sehingga kalau dilihat secara kasat mata tidak mencurigakan, akan tetapi dalam pengisian di SPBU jika kita amati normalnya kendaraan roda 4 mengisi lebih dari 5 menit. Ini justru lebih dari 5 menit. Begitu juga untuk kendaraan roda 6 dan 8,” jelas Opan.
Dia juga merinci, temuan tim 9 investigasi ini ramai di wilayah Jakarta Utara, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Karawang, Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bogor, Tangerang, Bandung, Cirebon, Subang, dan Banten.
"Jika hal itu dibiarkan terus menerus, maka negara akan mengalami kerugian besar,” ujar dia.
Opan juga menyebut perampokan berjama'ah yang dilakukan para mafia solar ini tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dari instansi terkait seperti Kementerian BUMN, Pertamina dan aparat kepolisian.
"Pengawasannya kurang, atau memang ada oknum-oknum dari instansi, BUMN, pemilik SPBU, dan aparat yang bermain. Kalau memang itu terjadi, ini gelombang panas dan harus ditindak tegas guna menyelamatkan aset Negara,” pungkas Opan. [Tio]
