WahanaNews-NET | Kepala Bakamla RI Lakdsya TNI Dr. Aan Kurnia hadiri Forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (6/3/2023).
Forum tersebut membahas mengenai situasi keamanan laut Indonesia, pelaksanaan Peraturan pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2022, serta rekomendasi terkait keamanan laut Indonesia guna menyinergikan paradigma dan komitmen para penegak hukum di laut.
Baca Juga:
Kepala Zona Bakamla Tengah Pimpin Panen Jagung di Bali
Forum tersebut di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD.
Dalam forum tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia pada paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kuantitas ancaman maritim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, penangkapan ikan secara ilegal serta penyelundupan baik narkoba, hewan, maupun minuman keras menjadi ancaman prioritas yang harus ditanggulangi.
Baca Juga:
Bakamla RI Peringati HUT Ke-25 DWP
"Tak hanya itu, Tahun 2023 perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas patroli bersama," ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dalam rilis yang diterima WahanaNews.co.
Lebih lanjut Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menjelaskan bahwa R-Perpres tentang Jaknas Kamla telah sampai pada tahapan harmonisasi.
Dalam bidang operasi, patroli bersama akan ditingkatkan menjadi 75 hari dengan penambahan sektor patroli di laut Arafuru. Sedangkan dalam hal integrasi sistem informasi, saat ini telah terinstalasi perangkat sistem informasi berbagi pakai di 6 K/L. Targetnya adalah 26 K/L hingga tahun 2024.
