WahanaNews NET | Tingginya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam bagi Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Jakarta.
Robert S selaku Sekertaris GPM Jakarta, memandang perlunya peningkatan pengawasan yang melekat dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
H-3 Idul Fitri, Pemkot Bekasi Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman dan Stabil
Sebab dimungkinkan ada gejala ingin merongrong kewibawaan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Robert menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok pasca menjelang bulan puasa dan lebaran sudah terbiasa.
Hanya, kata Robert, fungsi pengawasannya saja ditingkatkan sehingga faktor indikasi lain sudah dapat dikompilasi oleh keamanan negara.
Baca Juga:
Mendag Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Cilincing, Jakarta Utara
Sinyalir kenaikan harga, menurut dia dapat dipahami dan itu salah satu tugas pemerintah untuk menstabilkan harga di pasaran. Tapi bila ada indikasi di luar itu pemerintah wajib dan cepat tanggap mengambil tindakan tegas.
"Bila ada indikasi politik mengarah merongrong kewibawaan pemerintah sah maka keamanan negara harus bertindak tegas," terangnya dalam keterangan tertulisnya di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (9/3/2022).
Dia juga mencium sampai saat ini tidak ada indikasi politik rongrongan, hanya saja masih seputar ada pengusuha atau perorangan yang mencari keuntungan pribadi.
"Sampai saat ini hanya para spekulan saja yang mencari keuntungan pribadi. Dan fenomena itu sangat lazim/biasa setiap menjelang lebaran," tukasnya.
Sebelumnya, setelah melewati pekan kedua Januari 2022, harga beberapa sembako masih terbilang cukup tinggi. Seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir hingga minyak goreng.
Meski demikian, kata Robert, berbagai langkah dilakukan pemerintah mulai dari operasi pasar hingga kebijakan menekan kenaikan harga.
Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan serta kestabilitas harga sembako bagi seluruh masyarakat kini menjadi prioritas utama pemerintah di awal tahun ini.
Beragam upaya dilakukan melalui langkah-langkah komprehensif dan holistik, baik kebijakan maupun langkah taktis di lapangan berupa operasi pasar.
Giat operasi pasar biasanya diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Bank Indonesia kantor perwakilan provinsi.
Operasi pasar dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 30 Desember 2021.
Pemerintah mengambil kebijakan khususnya dalam penyediaan minyak goreng untuk masyarakat seharga Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia selama 6 bulan ke depan. [Tio]
